Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan Jangan Hanya Mengharapkan APBD

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan Jangan Hanya Mengharapkan APBD 

INFOCAHNELNASIONAL.COM, WAJO---Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo  menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya, dalam hal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, membahas  terkait rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  untuk tahun anggaran 2020. Acara rapat dilaksanakan di ruang Komisi IV lantai II. Rabu, (04/03/2020) pukul. 10.00 wita




Rapat kerja Komisi IV dipimpin langsung ketua Komisi IV , AD Mayang, bersama wakil ketua dan anggota komisi IV dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan bersama kepala bidangnya.




AD Mayang dalam membuka acara rapat mengemukakan bahwa tujuannya untuk mengetahui program Dinas Pendidikan, berangkali ada sekolah yang sifatnya emergency, tapi belum tersentuh pembangunan ujarnya



“Karena kunjungan kami dari Komisi IV dibeberapa kecamatan, kami  temukan ada banyak sekolah yang sangat menunggu  rahap atau pembangunan ,”kata AD Mayang



Dari anggota Komisi IV, H. Anwar, SE,  bahwa semua usulan prioritas sekolah telah diusulkan oleh kepala Sekolah di Musrenbang Desa ,  hanya saja perlu pengawalan saat Musrenbang Kabupaten , agar sekolah yang benar-benar prioritas bisa diutamakan, harapnya






Dari Anggota Komisi IV sekaligus sebagai ketua Bapemperda, Ir. Junaidi Muhammad, bahwa  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, merupakan perangkat daerah  plus yang tidak dimiliki oleh perangkat daerah lain, karena memiliki lima bidang. “Makanya saya pertegas  disini seharusnya lima bidang harus hadir di rapat ini,” jelasnya



Sulfiah,ST, selaku anggota komsi IV juga mengemukakan bahwa rata-rata sekolah , usulannya paling banyak pembangunan pagar atau rehap pagar, jadi kita berharap itu bisa terpenuhi di tahun 2020, ucapnya



Andi Muliana Syam, selaku anggota Komisi IV juga mempertanyakan ke Kadis Pendidikan terkait sekolah di  Kecamatan Gilireng, Desa Abbatireng, bahwa ada satu Sekolah Dasar (SD)  kelas jarak  jauh yang sekolah  induknya  ada   di Desa Mamminasae, dan  aspirasi  dari warga meminta agar sekolah SD jarak jauh itu bisa berdiri sendiri di Gilireng  atau  menjadi sekolah mandiri, pintanya



Hal senada juga diuatarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV , Mustarin, SE, agar pembangunan pagar sekolah di daerah Pitumpanua menjadi juga  prioritas, mengingat masuk jalan poros  dan sangat tidak enak dipandang mata kalau ada orang luar lewat melihat kondisi pagar sekolah yang banyak rusak , tuturnya


Sementara anggota Komisi IV , Drs. Mohammad Ridwan, M.Pd, memberikan masukan selaku senior yang lama bergelut di dunia pendidikan, mengharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, jangan hanya mengharapkan APBD, karena tidak ada yang bisa dibikin kalau hanya mengandalkan APBD, tapi carilah celah di pusat, dimana ada anggaran yang bisa diturunkan ke daerah, ucapnya




“Saya tidak sombong,sewaktu saya masih aktif di dunia pendidikan, saya banyak bikin sekolah , itu tidak pernah pake APBD, atau DAK, tapi perjuangan kita ke Kementerian.  “Jadi ini hanya spirit atau motivasi  bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo,”terangya



Dari KH. Agustang Ranreng, anggota Komisi IV, meminta semua bersinergi memajukan dunia pendidikan dan  membuka lembaran baru, singkatnya



Menaggapi itu, Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Faisal, bahwa dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, sudah berbenah dimulai dari kehadiran yang aktif  dan sudah tidak ada pungutan lagi di Sekolah, dan semua usulan sekolah akan dikawal , tinggal menunggu hasil reses anggota DPRD Kabupaten Wajo.



“Dengan mengharapkan APBD, tentu tidak banyak yang bisa dilakukan, kita akan masuk di DAK  Visik, akan tetapi perlu juga melakukan pembenahan untuk  semua usulan yang ada, termasuk yang tidak prioritas di Musrenbang Kecamatan, itu tetap  akan kami masukkan  di aplikasi Krisna yang dikembangkan oleh Bapenas, untuk menampung DAK Kabupaten Kota, makanya permohonan itu harus muncul di Dapodik, dan paling lambat sampai agustus 2020, semua sudah masuk,”tutupnya

Laporan:Muhlis Pranata Kusuma 

Lebih baru Lebih lama