Komisi I DPRD Kabupaten Wajo Tidak Setuju TPP ASN Dikebiri


 INFOCHANELNASIONAL.COM, Wajo--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melaksanakan rapat bersama dengan Tim Pelaksana TPP Kabupaten Wajo.Jumat, (18/03/2021) pukul.14.00 wita.


Tujuan Rapat membahas terkait kebijakan Tambahan Penghasilan  Pegawai (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.


Asisten III, H. Narwis,  yang hadir menjelaskan kalau penerapan TPP di Wajo sebelumnya telah  melakukan kunjungan kerja di tiga kabupaten , dan ternyata beda- beda pemberian TPP karena pandemi, di Wajo lebih tinggi dari daerah lain paparnya. PBB BK . Dan tidak semua ASN bisa menerima utuh dari TPP ASN ini, tuturnya⁰



Anggota Komisi I Andi Malleleang mempertanyakan jumlah nilai anggaran TPP tahun 2021' kepada tim TPP


Kabag Organisasi dan juga tim TPP , Muhammad Ilyas, menjelaskan bahwa anggaran  TPP  tahun ini, Rp. 46.600.000.000 ( empat puluh enam milyar enam ratus juta rupiah  tahun ini , untuk 11 bulan dibayarkan , jelasnya



Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Herman menjelaskan terkait apsen kehadiran pegawai di masa pandemi memakai sistem online , kalau fingerprint banyak yang rusak, dan banyak kelemahan dan kekurangan , juga  ada yang rusak serta banyak  yang akali dengan pakai silicon ,  biasanya satu yang datang mengapsen  pakai silicon dan terbaca datang semuanya di kantor, ujarnya


"Ada rencana saya  kalau  diisinkan bupati, mencoba mensampel mereka jadi bisa ditau ini yang datang dan tidak, karena dulu banyak PNS yang ongkang kaki di warkop dan sekarang sudah tidak ada, kalaupun ada mungkin tidak dapat TPP dan untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai  bukan kewenangan saya," kata Herman



Ketua Komisi I, H. Ambo Mappasessu, mengatakan kalau dulu di Wajo PNS nya diacungkan jempol oleh daerah tetangga karena  bagus tunjangannya tapi sekarang   tetangga bilang susah di Wajo, ujarnya


"Kami di Komisi I tidak setuju dengan  pemberian TPP yang minim, karena kalau jalan saja yang ditingkatkan itu kan tidak   dimakan , bagaimana mau belanja kalau TPP minim, justru dengan adanya peningkatan kesejahteraan pengawai,  masyarakat juga yang  menikmati, pegawai bisa belanja di pasar dan lainnya. Inti dari acara ini   menginginkan peningkatan TPP, dan cepat dibayarkan dan kami tidak mau seperti tahun lalu . 




Anggota DPRD Kabupaten Wajo,  Andi Merly Iswita,  janganlah TPP dikebiri karena ASN uda kerja, ucapnya di ruang rapat


Sekretaris  Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kabupaten Wajo, Dahlan,  menjelaskan kalau tahun ini  pemberian TPP 11 bulan dan mengucapkan terima kasih ke Komisi I, sudah memperjuangkan PNS, karena dirinya juga seorang PNS dan pembina PNS,  juga unek- uneknya kalau sebenarnya pola pikir kita sudah harus dirubah, karena era sudah canggih, seharusnya kedisiplinan tidak perlu lagi, karena sudah online, pekerjaan bisa diselesaikan di rumah yang penting benar- benar diselesaikan  pekerjaanya. (adv)




Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama