DPRD Wajo Akan Secepatnya Mengirim Keluhan Para Peserta Ujian PPPK Ke Kemendikbud

Aspirasi terkait ujian PPPK di Wajo

WAJO,INFOCHANELNASIONAL.COM--- Pasca selesai ujian PPPK di Kabupaten Wajo, masih menaruh harapan besar dan tanda tanya bagi para guru yang sudah ikut ujian.


Terkait hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K(GTKHNK 35+) . bersama Forum Peduli Guru Honorer yang terdiri Ketua PGRI Wajo, Ketua IGI, Ketua AHN dan Ketua JSDI. Selasa, (21/09/2021)


Adapun  yang dibahas.1. Mengenai  yang sudah lolos Passing grade dan tidak masuk dalam perangkinan di tempatkan sesuai dengan tempat mengajarnya. Kedua permohonan  ada tambahan afirmasi untuk Kategori II dan Honorer 35+. Ketiga Validasi dan kredibelitas soal yang diujikan kepada peserta dan proporsi tingkat kesulitan soal tidak sebanding dengan waktu yang ada. Keempat soal yang diujikan diharapkan disesuaikan dengan jenjang peserta. Kelima terkait kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tidak ada muncul di soal-soal PPPK. Dan yang keenam terkait nasib guru honorer yang tidak lulus sampai tahap III yang tergantikan posisinya oleh PPPK yang luluis.


Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Wajo, H.Muhammad Arif, dalam forum mengatakan supaya  ada perbaikan soal, agar  ada perbandingan, dan meminta pemerintah agar yang lulus PPPK dananya jangan dibebankan ke APBD karena tidak semua daerah sama, apa lagi Wajo banyak Refocusing.


"Di Wajo meman banyak guru honorer dibanding Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sangat perlu tenaga honorer diperjuangkan untuk diangkat yang memenuhi syarat,"kata Muh.Arif


Ketua Komisi I, H. Ambo Mappasessu, berharap secepatnya dilakukan perumusan persuratan ke pusat karena waktu hanya 5 hari saja, dan Komisi XI DPR RI akan melakukan rapat besok,ujarnya


"Meman pemerintah tidak mau ada honorer lagi dan menjadi pegawai PPPK semua, cuma ada masalah karena dipersulit sekali ujiannya, dan harapan pemerintah semua PNS harus kompeten, karena masih banyak PNS yang belum bisa komputer,"terang H. Mappasessu


Ketua GTKHN 35+, Novel Tri Nuryana Harahap, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Wajo dan pemerintah Kabupaten Wajo yang sudah menerima aspirasinya dan siap memfasilitasi dan ikut memperjuangkan guru honorer.


" Kami sangat tidak menyangka soal ujian PPPK di luar nalar serta terburu dengan waktu, dan kalau bisa ditinjau kembali, beserta  keenam poin permintaan kami di persuratan aspirasi bisa ada jawaban dari pusat,"kata Novel 


Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, H. Sudirman Meru, yang juga ikut menerima aspirasi bahwa dia hadir sebagai pemerhati pendidikan karena bukan tugasnya menerima aspirasi dan suratnya meman Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan sebagai pemerhati saya harus hadir, tuturnya


"Saya sangat berharap perjuangan guru honorer untuk menjadi PPPK dapat tercapai dan mendapatkan haknya,"harapnya


Sementara Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H.Andi Alauddin Palaguna, yang juga ikut menerima aspirasi meminta GTKHNK 35+ secepatnya memberikan suratnya untuk dilampirkan dan dikirimkan ke Kementerian.


"Saya selaku pimpinan  DPRD Kabupaten Wajo akan membuat surat pengantar terkait aspirasi tenaga Honorer, baik secara fax maupun fisik,"tutupnya (ADV)

Laporan:Muhlis

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama