 |
| Oknum Agen PKH Diduga Main Pungli |
Aspirasi diterima oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Wajo, AD Mayang, H.Suriadi Bohari, H. Mustafa, kemudian
Kadis Sosial, KB dan Pemberdayaan
Perempuan, Sahran, Kepala Bidang Fakir
Miskin Nurpanca, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Ardi
Presiden
AMIWB, Herianto Ardi, di hadapan anggota dewan menuturkan temuan mahasiswa selama tiga hari melakukan
investigasi di lapangan, lokasinya di daerah Keera dan Pitumpanua. Adanya dugaan
pungli pemotongan dana dari penerima
manfaat PKH. Ada yang dipotong Rp. 30.000 sampai Rp. 60.000, dan anehnya kartu
dikumpul oleh ketua, biar lagi dikumpul kalau sandinya tidak diminta, tapi ini diminta ada apa?, ujar Ardi
Ketua penerima aspirasi, AD Mayang, kalau terkait data sudah pernah dikordinasikan ke Kementerian Sosial
dan Pusdatin, semua warga yang mendapatkan bantuan ada datanya. Disitulah didapat informasi ada beberapa data warga miskin di Wajo, masuk garis merah dikarenakan tidak
koneknya NIK, KTP dan KK , mungkin KK 2011 yang disetor bukan KK 2015,
sehingga tidak sinkron, kata AD Mayang
Kadis Sosial, KB, dan Pemberdayaan Perempuan, Syahran, bahwa untuk memperbaiki data , nama-nama yang 26.000 orang telah diserahkan ke DTKSK untuk diverifikasi ulang, bekerjasama desa dan kelurahan, akan dilakukan setiap tiga bulan, paparnya
Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H. Mustafa yang ikut menerima aspirasi menganjurkan agar Dinas Sosial dan PKH, dan TKSK harus koordinasi yang baik, harapnya
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Ardi, menjelaskan kalau pendamping PKH bukan mereka yang melakukan pendataan, datanya dikirim dari Kementerian Sosial ke Wajo untuk divalidkan ke pendamping PKH
"Saya juga ingin menyampaikan kalau biaya pemotongan itu bukan pendamping PKH yang ambil, kemungkinan itu oknum agen. Dan saya minta kalau ada temuan atau laporan dari masyarakat silahkan kirim ke saya selaku kordinator pendamping PKH. Kami akan turun bersama tim dan jika terbukti akan diberhentikan oknum itu,"tegas Ardi
Laporan:Muhlis
Tags:
Daerah