Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Rapat Tindak Lanjut Terkait BBM Bersubsidi Yang Sering Habis di SPBU

 


 WAJO, INFOCHANELNASIONAL.COM-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melaksanakan rapat tindaklanjut terkait kelangkaan BBM jenis premium. Senin, (21/06/2021) pukul.14.00 wita


Anggota DPRD Kabupaten Wajo, dari Komisi II, Asri Jaya A Latif, berharap kepada seluruh SPBU agar distribusi premium bersubsidi  harus dipertegas kembali, karena harapan masyarakat bagaimana fungsi pengawasan pemerintah terhadap BBM bersubsidi, ujarnya 


Hal senada juga disampaikan oleh Herman Arif, bahwa distribusi BBM berubsidi harus tepat sasaran.


Pengawas SPBU Asorajang, Kadir Nongko  bahwa BBM bersubsidi tidak langka, banyak dijual di Pertamini, kalau langka biar di pertamina tidak ada dijual,



"Ketika nanti Pemerintah dan DPRD hadir untuk membuatkan satu regulasi, terutama teman-teman pertamini jika mereka mau melegalkan usahanya, karena itu juga membuat ekonomi kita hidup di situasi masa Pandemi Covi-19 , tentu kami juga tidak tega jika mereka dihilangkan, mari berbaur agar ekenomi kita di Kabupaten Wajo bangkit,"ungkapnya


Sementara Asisten II  Muh.Taufik yang hadir bersama Kabag Ekonomi menjelaskan, kalau   tidak ada hak  Pemerintah Kabupaten Wajo, untuk melarang atau mengatur penjualan pertamini karena murni aturan dari Pertamina, untuk diketahui publik, Pertamina adalah badan usaha yang diberikan hak oleh negara secara monopoli. "Kami pemerintah Kabupaten melalui  Disperindakop  hanya punya hak mengukur teranya,"  terangnya 


Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, H. Sudirman Meru, kalau keputusan rapat akan melakukan kajian asas manfaat untuk mengeluarkan kebijakan aturan pendistribusian  BBM bersubsidi di Kabupaten Wajo, 


"Kami undang pihak SPBU dan pihak terkait untuk hadir  disini bukan untuk menghakimi tapi mencari solusi yang terbaik, karena mereka juga mengalami hambatan saat melakukan bisnisnya itu dan tadi ada solusi untuk mengkaji dengan baik terkait aturan pendistribusian BBM bersubsidi, agar melahirkan suatu kebijakan yang tidak merugikan SPBU, masyarakat dan pemerintah" tutupnya ( adv)

Editor: Muhlis





Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama