.jpg) |
| Foto bersama usai Dialoq Publik di RTH Callaccu |
Sengkang – infochanelnasional.com – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Wajo menggelar dialog publik terkait penataan kabel utilitas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sengkang. Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Wajo H. Mustafa, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Wajo Dr. H. Andi Muh. Baso Iqbal, serta perwakilan sejumlah OPD dan pemangku kepentingan, Rabu, 4 Februari 2026
Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Wajo Mahfud, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Bau Santo, Kepala Bidang DLH, serta Kepala PLN ULP Sengkang Kukuh. Dialog juga diikuti anggota JMSI, insan pers, dan masyarakat.
Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Wajo, Mahfud, menekankan pentingnya struktur informasi modern dalam pengelolaan jaringan utilitas. Menurutnya, sistem tersebut dibutuhkan untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Ia menegaskan penataan jaringan, maupun utilitas lainnya, harus dikerjakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Wajo, Bau Santo, menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang mengacu pada pola ruang dan zonasi. Setiap aktivitas usaha, termasuk jaringan utilitas, wajib mengantongi izin kesesuaian tata ruang.
Ia menambahkan, melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 21, pelaku usaha baru dapat menjalankan kegiatannya apabila sesuai dengan tata ruang. Solusi yang ditawarkan antara lain penerapan sistem utilitas terpadu, ducting terpadu, dan tiang terpadu.
Dari sisi lingkungan, DLH Wajo menegaskan bahwa pelaku usaha seperti PLN dan Telkom wajib memiliki komitmen pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa komitmen tersebut, perizinan tidak dapat diterbitkan. Penataan kabel yang tidak terintegrasi dinilai menimbulkan gangguan estetika dan keselamatan, serta bertentangan dengan prinsip tata ruang berkelanjutan. DLH mendorong solusi kolaboratif lintas sektor.
Anggota DPRD Wajo H. Mustafa dari Partai Gerindra menyesalkan ketidakhadiran sejumlah pihak yang dinilai strategis dalam dialog tersebut. Menurutnya, forum publik semacam ini perlu diperbanyak untuk merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti ketidakhadiran Telkom dan Dinas Infokom, mengingat banyaknya kabel yang bergelantungan di pusat kota. “Nanti akan kami panggil pihak Telkom dan Infokom untuk dimintai penjelasan,” ujar dewan pembina JMSI Wajo itu.
Dialog publik ini menghasilkan tiga harapan utama, yakni pembentukan zona percontohan kawasan dalam kota yang bebas dari kabel udara, identifikasi aset kabel yang terintegrasi, serta pengetatan pengawasan pemasangan dan penarikan kabel baru dengan memperhatikan estetika dan keselamatan masyarakat.
Ketua JMSI Wajo, Muh. Nur, berharap diskusi publik tersebut menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan ekonomi pelaku usaha, tanpa mengorbankan kenyamanan, keselamatan, dan tata ruang kota.
