Lautan Loreng Pemuda Pancasila Menyerbu DPRD Kota Depok Menuntut Junimart Girsang Turun Tahta

Aksi Demo Pemuda Pancasila Kota Depok(Foto Melly)

 

Infochanelnasional.com Depok--Ratusan pasukan loreng anggota Pemuda Pancasila Kota Depok telah menyerbu Kantor DPRD Kota Depok dalam aksi unjuk rasa damai untuk menuntut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang karena dalam pernyataannya kepada media beberapa waktu yang lalu telah melukai seluruh lapisan dan elemen Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Seruan ini dilaksanakan di depan Kantor DPRD Kota Depok  Senin 06/12/2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai.



Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok Trisno NKP sebagai orang nomor satu dalam Ormas Pemuda Pancasila Kota Depok ini dengan Wibawa dan bersahaja telah memimpin Jalannya Unjuk rasa ini sehingga berjalan dengan  damai dan lancar. Sedangkan Peserta dalam aksi unjuk rasa damai ini antara lain, Lembaga Koti Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, Lembaga Srikandi Pemuda Pancasila Kota Depok, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Depok, Badan Kesehatan dan penanggulangan Bencana (BKPB) Pemuda Pancasila Kota Depok, Lembaga Pendidikan (Lemdik) MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, PAC, Ranting dan Kader/anggota Pemuda Pancasila Kota Depok.




Acara yang dimulai dari titik kumpul di Mako MPC Pemuda Pancasila Kota Depok atau di lokasi  parkir ruko Arcade Grand Depok City (GDC) ini telah memberikan peringatan dan himbauan kepada seluruh peserta unjuk rasa damai ini yaitu dilarang keras membawa senpi dan sajam apapun alasannya, dilarang menggunakan/membawa narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang yang memabukkan, wajib mematuhi prokes dan memakai masker, mematuhi peraturan lalulintas, dan tetap menjaga marwah organisasi pemuda pancasila.



Dalam meninjaklanjuti pernyataan/statment Junimart Girsang seluruh lapisan dan elemen Pemuda Pancasila menilai bahwa pernyataannya tersebut  tidak obyektif dan tidak mencerminkan sebagai sosok  perwakilan rakyat yang bijak dan cerdas dalam menyikapi suatu permasalahan. Pernyataan Junimart Girsang juga memancing   ketersinggungan, ketidaknyamanan dan menyakiti seluruh elemen ormas pemuda pancasila secara nasional bahkan Junimart Girsang telah memicu dan menjadi pemantik keresahan dengan memancing keonaran.



Sehingga Lembaga/Badan perangkat kerja  Majelis Pimpinan  Cabang Kota Depok  mengeluarkan pernyataan sikap yaitu menuntut Junimart Girsang untuk segera mengklarifikasi pertanyaannya dan menyampaikan permohonan maaf di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila dengan konferensi pers media nasional. Menuntut dan meminta kepada DPP PDIP untuk memecat Junimart Girsang dari partainya dan DPR RI. Kemudian menyampaikan amanat Surat Pernyataan Sikap Pemuda Pancasila kota Depok ini tersampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan Fraksi PDIP DPR RI.



Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan Pemuda Pancasila Kota Depok NS.Eliadda Daely Memaparkan, "Bahwa PDIP bukan cuma kepada Pemuda Pancasila tapi seluruh lapisan warga pasti semua mendukung menggunakan hak konstitusionalnya. Tidak ada satupun instruksi dari partai untuk menghalang-halangi atau mencegah teman-teman Pemuda Pancasila untuk menggunakan hak Konstitusionalnya baik dalam menyampaikan pendapat maupun sampai pada pendekatan hukum misalnya, kami menghargai teman-teman pemuda pancasila dan sudah menerima pernyataan yang tadi disampaikan kepada Fraksi PDIP di DPR RI dan DPP Partai," paparnya.




"Dan yang perlu kita tegaskan bahwa tidak ada satupun baik didalam konkrit dalam Rakernas Rakor apapun PDIP membicarakan perkara yang dibicarakan oleh yang kita persoalkan. Saya kira cepat-cepat diselesaikanlah  ini karena saya percaya teman-teman Pemuda Pancasila harus mengurus hal-hal yang penting bukan hanya untuk organisasi tetapi terutama untuk Kota Depok. Saya berharap Perda Kota Depok mempunyai BLK balai Latihan Kerja, dan Perda Kota Depok harus memperjuangkan sejengkal tanah di Kota Depok ini harus berfungsi sosial. Jadi kalau ada tanah kosong terlantar Pemerintah Kota Depok harus melaporkannya kepada kepada Kementrian Agraria supaya ditetapkan sebagai tanah terlantar, nah kalau sudah terlantar pemerintah Kota Depok harus minta itu untuk dikelola. Kita butuh 2(dua) hektar untuk Balai Latihan Kerja untuk teman-teman Pemuda Pancasila yang anak mudanya bisa kita buat didalamnya," Demikian ucapan dan harapan NS.Eliadda Daely.



(Melly)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama